BuruSergap86.com -- Jakarta,Suasana Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen,Senayan,jakarta pada Rabu (21/1/2026)kemarin,Sempat tegang saat Ketua Komisi VII,Saleh Partaonan Daulay, melontarkan kritik pedas kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana.
Saleh memberikan peringatan keras terkait konsekuensi jabatan dan kewajiban konstitusional untuk mengikuti rapat kerja.
Ketegangan bermula saat Menpar memaparkan deretan prestasi kementeriannya,Hanya dianggap ilustrasi laporan saja termasuk raihan 154 penghargaan internasional sepanjang 2025 dan kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 13,98 juta.
Seperti di kutip dari Cuplikan Pidato MenPar yang Viral Video nya di MedSos,Saat Rapat di Ruang Sidang DPR RI,"Pertama-tama izinkan saya membawa kabar baik.Pariwisata Indonesia menorehkan beragam penghargaan pada tahun 2025.Baru-baru ini juga Bali dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor,"ujar Widiyanti di hadapan anggota komisi.
Saleh Secara Tegas bahwa rapat kerja adalah instrumen penting untuk menguji kinerja pemerintah ke DPR RI selama ini melayani kepentingan Rakyat Indonesia.
Ia,meminta Menteri Pariwisata(Menpar)untuk tidak menghindari pendalaman materi dan harus siap memberikan jawaban langsung,bukan hanya sekadar jawaban tertulis yang disiapkan staf.terkait Lokasi Wisata Indonesia.
"Bu Menteri,kalau enggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga.Kita juga kalau anggota DPR enggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong.Benar enggak? Kan ini konsekuensi daripada tugas konstitusional,"kata Saleh minta menjelaskan Kondisi terperinci dampak ke masyarakat luas di tempat Wisata yang di maksud Widyawati
Hingga Berita ini di Terbitkan,Sempat ada ketegangan di ruang Sidang Rapat DPRD RI, bahwa pihak kementerian hanya bisa Pamer penghargaan saja,Namun tidak ada Dampak Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,Tegas Sales dalam Rapat tersebut.
Liputan:*Tim Redaksi Media-C45T*




