BuruSergap86.com -- Jakarta,Sorotan Tajam Publik Pernyataan Resmi Kapolri jenderal pol Listyo Sigit Prabowo MSi pada saat Suasana Rapat Kerja Komisi III DPR RI, Mendadak senyap.ketika Jenderal Bintang Empat beri Alasan Tegas dan Trasparan ke Seluruh Anggota DPR RI Di hadapan para wakil rakyat,Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tidak sedang berdiplomasi. Ia sedang menarik garis batas, Trasparan memaparkan Realita Fakta Nyata yang Terjadi.Pada Ruangan Sidang Kala itu Senin 26 Januari 2026,Kemarin.
Akhirnya Sempat Viral Video nya di MedSos,ini Cuplikan nya"Saya menolak polisi di bawah kementerian. Kalau itu terjadi, saya lebih baik jadi petani,"Tegas Sigit.
Pernyataan resmi Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo MSi,ini Terlihat Jelas dan Tegas bukan sekadar Retorika Emosional. Ini adalah puncak gunung es dari perdebatan ketatanegaraan yang telah berumur dua dekade sejak Reformasi memisahkan Polri dari ABRI. Di satu sisi, Polri berjuang mempertahankan Fleksibilitas Operasional sebagai "Anak kandung"Presiden. Di sisi lain,Publik dan pengamat hukum melihat hantu "Superbody"sebuah lembaga raksasa dengan kewenangan menyidik, menindak, dan mengawasi dirinya sendiri,Tanpa "kakak asuh" bernama Menteri.
Ungkapan itu karena melihat kondisi Era globalisasi Jika kita berani berkaca pada dunia,posisi Polri saat ini memang sebuah anomali. Lantas,Cerminan mana yang retak?
Lebih lanjut mengenai Hal Ini Sebagai bukti bukan rekayasa Janji,Ketika Jenderal Sigit berbicara Tentang ketakutan akan birokrasi yang lambat,ia punya poin valid.Namun,jika kita melihat peta kepolisian global,Indonesia berdiri di posisi yang sunyi. Hampir tidak ada negara demokrasi besar yang menempatkan polisinya langsung di bawah Presiden tanpa filter kementerian atau dewan komisi.
Di hadapan DPR RI,Silahkan Anda Renungkan dan Semua keputusan berada di Tangan Presiden RI Prabowo Subianto, yang jelas ini ketegasan Saya dalam Posisi Jabatan Kapolri, Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit Prabowo MSi memberikan Pernyataan Resmi nya Menolak di bawah kementerian Ungkap nya di Rapat Kerja DPR-RI tersebut.
Mari kita bercermin pada Amerika Serikat. Di sana,FBI yang legendaris itu tidak berdiri sendiri. Ia berada di bawah Department of Justice (Kementerian Kehakiman). Logikanya sederhana: penegakan hukum (Polisi) harus satu Napas dengan Penuntutan (Jaksa). Check and balances terjadi secara natural. Polisi tidak bisa seenaknya menyidik tanpa koordinasi dengan jaksa agung yang menjadi atasan administratifnya.
Bergeser ke Perancis atau Jiran Negara Tetangga dekat kita,Malaysia.Kepolisian di sana bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri.Menteri mengurus anggaran,SDM,dan kebijakan Makro,Sementara Jenderal Polisi fokus pada Strategis lapangan.Di sana,polisi adalah administrator sipil bersenjata,bukan "Tentara kedua".
Penolakan Tegas di DPR RI dalam Rapat kerja Sebagai Kapolri jenderal pol Listyo Sigit Prabowo MSi tidak Mau Institusi nya di Bawah Kementerian dan Ucapan janji nya lebih baik mundur menjadi Petani Saja.itu gebrakan Aksi Nekatnya di Awak Tahun 2026 Sebagai Penilaian kinerja jajaran kepolisian yang bertugas di bawah komando Presiden Prabowo Subianto bukan kepada Kementrian Tentunya menjadi Sorotan Tajam PUBLIK.Ada Apakah Gerangan POLRI?
Aktivitas Selama ini Tegas dan Berwibawa dalam Memimpin Institusi POLRI Sementara di Indonesia,Polri mengurus semuanya: dari SIM,Penyidikan Korupsi,Pengamanan Presiden,hingga izin keramaian, dan bertanggung jawab langsung ke Istana. Tanpa kementerian,Presiden yang disibukkan dengan ribuan urusan negara secara de facto menjadi satu-satunya pengawas langsung.Muncul Pertanyaannya: Mampukah satu orang Presiden mengawasi 400.000 personel polisi?
Banyak Pemikiran Awam Ilustrasi Preming Beredar untuk mengubah tampilan Situasi yang tidak Kondusif sebagai Momok adanya Opini"Matahari Kembar"
Argumen Kapolri bukannya tanpa dasar. Trauma sejarah dan kultur birokrasi Indonesia yang berbelit menjadi alasan kuat penolakannya.
Sigit khawatir akan munculnya"Matahari Kembar".Jika Polri di bawah Kementerian (misalnya Kemendagri),Siapa yang memegang komando saat kerusuhan pecah? Menteri atau Kapolri? Di Indonesia,di mana ego sektoral antar-lembaga masih tinggi, dua kapten dalam satu kapal bisa berarti kapal karam.
Sorotan Tajam Publik Mengarah ke Prinsip Kapolri menginginkan kecepatan dan Target,Dalam Kondisi bilamana Situasi genting,untuk garis komando "Presiden ke Kapolri"adalah jalur tercepat. Memasukkan kementerian di antaranya dianggap hanya akan menambah meja birokrasi yang harus dilewati Lambat Birokrasi Surat perintah sebelum pasukannya untuk bergerak.
Yuridiksi Jalan Tengah Sang Jenderal Listyo Sigit Prabowo: Berkaca pada Pengalaman Sejarah Jepang?
Namun, menolak kementerian bukan berarti harus memeluk status quo selamanya. Jika model "Kementerian" dianggap terlalu birokratis dan politis, dan model "Langsung Presiden" dianggap terlalu powerfull, Indonesia bisa melirik cermin ketiga: Jepang.
Di Negeri Sakura,National Police Agency (NPA) tidak di bawah menteri,tapi diawasi oleh National Public Safety Commission.Ini adalah badan independen yang berada di lingkup kabinet.Tujuannya elegan: memisahkan polisi dari intervensi politik praktis (agar tidak jadi alat kekuasaan) sekaligus memastikan polisi tidak menjadi monster tanpa pengawas.
Sorotan Tajam Publik Menilai Sangat Luar Biasa Epilog: 2026 Era Gebrakan,"Aksi Dashyat Prinsip Dasar Hakikat POLRI yang di Sampaikan,"Kapolri yang Secara Tegas Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit Prabowo Tetap Menjaga Marwah,Bukan Hanya Kekuasaan Rezim Super Power Saat ini di Atas Segalanya.
Penolakan keras Jenderal Sigit hari ini harus dibaca sebagai sinyal bahaya. Bukan hanya tentang penolakan struktur baru, tapi peringatan bahwa sistem birokrasi kementerian di Indonesia mungkin belum cukup"dewasa"untuk menampung lembaga sestrategis Polri tanpa mengorbankan keamanan negara.
Namun, membiarkan Polri terus menjadi Superbody tanpa pengawasan eksternal yang kuat juga menyimpan bom waktu. Cermin dari negara lain menunjukkan bahwa power tends to corrupt,and absolute power corrupts absolutely.
Pilihannya kini ada di tangan pembuat undang-undang: Apakah kita akan memaksa Polri masuk ke "kandang" kementerian dengan risiko lamban bergerak, atau kita menciptakan sistem pengawasan baru yang lebih fair,Sebuah jalan tengah di mana Jenderal Sigit tidak perlu beralih profesi menjadi petani,namun Rakyat tetap bisa tidur nyenyak tanpa takut pada arogansi aparat.
Liputan:*E'en Nst -- Tim Redaksi Media-C45T*
