Burusergap86.Com--Bengkayang,Kalimantan Barat–Pengelolaan SPBU 64.791.17 Samalantan,Kuat Dugaan Praktek Penjualan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar bersubsidi di Atas (HET)Harga Eceran Tertinggi, Warga Masyarakat keluhkan kelangkaan BBM dan Harga Naik melambung Tinggi,Hal tersebut di kuatkan dengan Alibinya Antrean Panjang Menuju SPBU Sampai mengganggu Aktivitas Lalulintas Jalan Sekitar yang menuai Kritik Pedas sejumlah Warga Masyarakat Tanpa Ada Pengatur Lalulintas Jalan tersebut.
",warga juga mengeluhkan harga Biosolar yang mereka bayar saat melakukan pengisian. Mereka menduga terdapat praktik penjualan di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Hal tersebut di kuat kan keterangan resmi inisial B mengaku enggan menyebutkan identitas lengkapnya karena khawatir mengalami kesulitan saat melakukan pengisian BBM di kemudian hari.
Warga masyarakat meminta ketegasan aparat kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang,bersama PT Pertamina Patra Niaga dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan melekat jangan sampai merugikan Masyarakat dan menguntungkan praktek Mafia Penampungan Minyak BBM subsidi demi kepentingan pribadi semata maupun golongan mereka,terhadap proses penyaluran Biosolar bersubsidi di SPBU 64.791.17 Samalantan yang merugikan Masyarakat maupun Negara.
Keterangan Resmi Narasumber warga masyarakat sempat terekam kamera Tim Kaperwil Media Cyber Nasional Online Group sebagai Barang Bukti kecurangan dalam praktek Mafia BBM penjualan Biosolar di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) telah melanggar Aturan Undang-undang Migas Pertamina Seperti:
",Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) serta KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar."
1. Landasan HukumUndang-Undang Migas: Penjualan atau penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.KUHP: Penerapan pasal pidana ini kerap digabungkan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (turut serta melakukan tindak pidana).
2. Bentuk dan Ancaman SanksiPidana Penjara: Pelaku yang memperniagakan BBM subsidi secara ilegal atau melanggar ketentuan dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
Denda: Pelaku juga diancam dengan denda maksimal sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah)
Sanksi Administrasi: Jika pelanggaran dilakukan oleh lembaga penyalur resmi (seperti SPBU), sanksi tegas dari PT Pertamina (Persero) berupa surat peringatan, skorsing pengiriman BBM, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) dapat diberlakukan.
Warga menilai praktik tersebut perlu mendapat perhatian dari pihak berwenang mengingat penyaluran BBM bersubsidi telah diatur dalam berbagai ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada pelanggaran,kami berharap ditindak sesuai aturan. Yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil dan para sopir angkutan yang bergantung pada Kebutuhan Minyak Solar BBM subsidi,”
Informasi terbaru mengenai Praktek Penjualan Harga Naik di atas HET BBM belum juga ada Pergerakan Dari Aparat Penegak Hukum Kepolisian untuk memanggil Pengelolaan SPBU Sampai berita ini disiarkan,Pihak pengelola SPBU 64.791.17 Samalantan maupun PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan belum ada Tindakan Tegas terhadap Pelaku Praktek Penjualan BBM subsidi Hanya mencari keuntungan pribadi Semata.
Liputan:*Akian -- Tim Redaksi Media-C45T*
